HARAPAN DAN TANTANGAN MENTERI KEUANGAN YANG BARU
Oleh: Nasiruddin, MM
Sri Mulyani menteri keuangan terbaik yang dimiliki Indonesia kini mendapat tugas baru sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia per 1 Juni 2010. Sejumlah nama dikabarkan pantas menduduki kursi yang ditinggalkan Sri Mulyani itu di antaranya adalah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Darmin Nasution; Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Anggito Abimanyu, Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Anny Ratnawati.
Secara umum ada tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk menjabat sebagai Menkeu. Pertama, dia harus memiliki integritas yang tercermin dari latar belakang dan penampilan selama bekerja. Kedua dari sisi kapabilitas, seorang menkeu tentu harus memiliki pengetahuan khususnya dalam bidang makro serta dapat menerapkan suatu kebijakan ekonomi yang bersifat hati-hati. Ketiga, memiliki spirit bersama untuk terus melakukan pembangunan.
Menteri keuangan yang baru sebaiknya berasal dari kalangan non partai yang profesional, kompeten, lurus, memiliki kapasitas keilmuan dan manajerial yang baik, integritas tinggi, antikorupsi, dan berani mengambil keputusan, dan mampu melakukan komunikasi politik karena menteri keuangan yang tidak berasal dari partai politik akan bekerja penuh konsentrasi. Menteri keuangan yang berasal dari parpol akan mengundang kecurigaan politik sehingga akan kehilangan kredibilitas dan akan berdampak pada sentimen pasar.
Yang jelas, Menteri keuangan pengganti Sri Mulyani tentunya harus memiliki integritas tinggi, mampu mencari pembiayaan nasional secara kreatif dan tidak berorientasi pada utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan keuangan negara karena hingga saat ini Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki utang luar negeri terbesar serta sekaligus salah satu negara dengan tingkat korupsi terbesar. Utang luar negeri Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir meningkat sekitar 40 persen dibandingkan dengan kurun waktu yang sama pada masa orde baru.
Yang tidak kalah penting, menteri keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati haruslah yang pro-sektor riil. Dengan memerhatikan sektor riil, akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang bisa mengatasi pengangguran dan kemiskinan bangsa ini. Di samping itu, menkeu yang baru mampu berkoordinasi baik dengan BI dan menyusun program kerja yang bisa menjaga stabilitas moneter sambil menggerakkan ekonomi dan membangun ekonomi berkualitas. Koordinasi dengan BI dan DPR juga tidak boleh diabaikan karena tujuan bersama bangsa ini dalam lima tahun mendatang mendorong pertumbuhan ekonomi 6,3 persen tahun 2011 dengan target ambisius menekan pengangguran sampai 7 persen. Target pertumbuhan itu dicapai dengan target pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,4 persen, belanja pemerintah 11,2 persen, laju investasi 10,9 persen, ekspor 10,8 persen, dan impor 12,1 persen. Tentunya menkeu yang baru harus bisa meneruskan program reformasi dan memahami bidang fiskal dan moneter. Ia juga harus bisa mewakili kepentingan Indonesia dalam G-20, diterima pasar, dan bisa bekerja sama dengan DPR.
Perekonomian Indonesia sangat dinamis dengan aliran modal asing yang banyak membutuhkan keteguhan pengelolaan yang juga rawan krisis. Oleh karena itu, menteri keuangan yang baru harus mampu berkoordinasi baik dengan BI dan menyusun program kerja yang bisa menjaga stabilitas moneter sambil menggerakkan ekonomi dan membangun ekonomi berkualitas. Di samping itu, menteri keuangan yang baru harus mampu meningkatkan cadangan devisa negara mencapai Rp150 triliun hingga 2014. Untuk mencapai terget tersebut ia harus terus menggalakkan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, terutama di lingkungan kementeriannya. Untuk itu, transparansi dan akuntabilitas kebijakan kementerian keuangan di hadapan publik harus terus dipupuk karena hal itu merupakan sebuah keharusan dalam iklim demokrasi.
Menteri keuangan yang baru harus mampu menjelaskan dan menerangkan kebijakan yang telah ditempuh sesensitif apapun. Untuk itu perlu belajar dari pengalaman negara maju, dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan harus diberitahukan kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sekaligus juga memiliki kewajiban mengontrol. Sebagai contoh, di negara maju seperti Jepang, kementerian keuangan selalu melakukan konferensi pers secara berkala setiap minggu tiga kali, yaitu di awal, tengah dan akhir minggu karena itu berkaitan dengan turun naiknya perekonomian.
Langkah lain yang harus ditempuh adalah agar reformasi pajak di kementerian keuangan dapat dilanjutkan karena pajak merupakan menyumbang sebagian besar penerimaan negara. Untuk itu harus ada tindakan nyata terhadap penindakan korupsi dan mafia perpajakan dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang seperti membongkar kasus-kasus pajak besar di Grup Bakrie dan Grup Asian Agri, dan kasus lainnya.
Siapapun yang nantinya duduk sebagai menteri keuangan diharapkan membawa departemen yang tengah panas disorot beberapa kasus besar seperti pajak maupun beberapa skandal lainnya diharapkan mampu membawa angin segar dan perbaikan lebih bagus dari pendahulunya. Menkeu yang baru harus bisa menerapkan desain pilar-pilar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yaitu, belanja pemerintah harus menciptakan pertumbuhan dan bisa melindungi masyarakat. Belanja subsidi juga harus dilakukan kajian yang teliti, baik program maupun ketepatannya. Terakhir, aspek anggaran dikelola baik terutama mengenai masalah utang.
Dalam rencana kerja pemerintah 2011, ada empat elemen yang harus diperhatikan dalam pembangunan 2011, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan, tata kelola pemerintahan, dan sinergi pusat daerah. Empat elemen itu yang menjadi dasar untuk mencapai sasaran pembangunan 2011. Tema rencana kerja pemerintah 2011 adalah 'Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung tata kelola dan sinergi pusat dan daerah'. Untuk mendukung itu, perlu adanya program reformasi birokrasi, transfer ke daerah, di mana pembahasan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dilakukan secara intensif.
Oleh: Nasiruddin, MM
Sri Mulyani menteri keuangan terbaik yang dimiliki Indonesia kini mendapat tugas baru sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia per 1 Juni 2010. Sejumlah nama dikabarkan pantas menduduki kursi yang ditinggalkan Sri Mulyani itu di antaranya adalah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Darmin Nasution; Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Anggito Abimanyu, Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Anny Ratnawati.
Secara umum ada tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk menjabat sebagai Menkeu. Pertama, dia harus memiliki integritas yang tercermin dari latar belakang dan penampilan selama bekerja. Kedua dari sisi kapabilitas, seorang menkeu tentu harus memiliki pengetahuan khususnya dalam bidang makro serta dapat menerapkan suatu kebijakan ekonomi yang bersifat hati-hati. Ketiga, memiliki spirit bersama untuk terus melakukan pembangunan.
Menteri keuangan yang baru sebaiknya berasal dari kalangan non partai yang profesional, kompeten, lurus, memiliki kapasitas keilmuan dan manajerial yang baik, integritas tinggi, antikorupsi, dan berani mengambil keputusan, dan mampu melakukan komunikasi politik karena menteri keuangan yang tidak berasal dari partai politik akan bekerja penuh konsentrasi. Menteri keuangan yang berasal dari parpol akan mengundang kecurigaan politik sehingga akan kehilangan kredibilitas dan akan berdampak pada sentimen pasar.
Yang jelas, Menteri keuangan pengganti Sri Mulyani tentunya harus memiliki integritas tinggi, mampu mencari pembiayaan nasional secara kreatif dan tidak berorientasi pada utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan keuangan negara karena hingga saat ini Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki utang luar negeri terbesar serta sekaligus salah satu negara dengan tingkat korupsi terbesar. Utang luar negeri Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir meningkat sekitar 40 persen dibandingkan dengan kurun waktu yang sama pada masa orde baru.
Yang tidak kalah penting, menteri keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati haruslah yang pro-sektor riil. Dengan memerhatikan sektor riil, akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang bisa mengatasi pengangguran dan kemiskinan bangsa ini. Di samping itu, menkeu yang baru mampu berkoordinasi baik dengan BI dan menyusun program kerja yang bisa menjaga stabilitas moneter sambil menggerakkan ekonomi dan membangun ekonomi berkualitas. Koordinasi dengan BI dan DPR juga tidak boleh diabaikan karena tujuan bersama bangsa ini dalam lima tahun mendatang mendorong pertumbuhan ekonomi 6,3 persen tahun 2011 dengan target ambisius menekan pengangguran sampai 7 persen. Target pertumbuhan itu dicapai dengan target pertumbuhan konsumsi rumah tangga 5,4 persen, belanja pemerintah 11,2 persen, laju investasi 10,9 persen, ekspor 10,8 persen, dan impor 12,1 persen. Tentunya menkeu yang baru harus bisa meneruskan program reformasi dan memahami bidang fiskal dan moneter. Ia juga harus bisa mewakili kepentingan Indonesia dalam G-20, diterima pasar, dan bisa bekerja sama dengan DPR.
Perekonomian Indonesia sangat dinamis dengan aliran modal asing yang banyak membutuhkan keteguhan pengelolaan yang juga rawan krisis. Oleh karena itu, menteri keuangan yang baru harus mampu berkoordinasi baik dengan BI dan menyusun program kerja yang bisa menjaga stabilitas moneter sambil menggerakkan ekonomi dan membangun ekonomi berkualitas. Di samping itu, menteri keuangan yang baru harus mampu meningkatkan cadangan devisa negara mencapai Rp150 triliun hingga 2014. Untuk mencapai terget tersebut ia harus terus menggalakkan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, terutama di lingkungan kementeriannya. Untuk itu, transparansi dan akuntabilitas kebijakan kementerian keuangan di hadapan publik harus terus dipupuk karena hal itu merupakan sebuah keharusan dalam iklim demokrasi.
Menteri keuangan yang baru harus mampu menjelaskan dan menerangkan kebijakan yang telah ditempuh sesensitif apapun. Untuk itu perlu belajar dari pengalaman negara maju, dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan harus diberitahukan kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sekaligus juga memiliki kewajiban mengontrol. Sebagai contoh, di negara maju seperti Jepang, kementerian keuangan selalu melakukan konferensi pers secara berkala setiap minggu tiga kali, yaitu di awal, tengah dan akhir minggu karena itu berkaitan dengan turun naiknya perekonomian.
Langkah lain yang harus ditempuh adalah agar reformasi pajak di kementerian keuangan dapat dilanjutkan karena pajak merupakan menyumbang sebagian besar penerimaan negara. Untuk itu harus ada tindakan nyata terhadap penindakan korupsi dan mafia perpajakan dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang seperti membongkar kasus-kasus pajak besar di Grup Bakrie dan Grup Asian Agri, dan kasus lainnya.
Siapapun yang nantinya duduk sebagai menteri keuangan diharapkan membawa departemen yang tengah panas disorot beberapa kasus besar seperti pajak maupun beberapa skandal lainnya diharapkan mampu membawa angin segar dan perbaikan lebih bagus dari pendahulunya. Menkeu yang baru harus bisa menerapkan desain pilar-pilar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yaitu, belanja pemerintah harus menciptakan pertumbuhan dan bisa melindungi masyarakat. Belanja subsidi juga harus dilakukan kajian yang teliti, baik program maupun ketepatannya. Terakhir, aspek anggaran dikelola baik terutama mengenai masalah utang.
Dalam rencana kerja pemerintah 2011, ada empat elemen yang harus diperhatikan dalam pembangunan 2011, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan, tata kelola pemerintahan, dan sinergi pusat daerah. Empat elemen itu yang menjadi dasar untuk mencapai sasaran pembangunan 2011. Tema rencana kerja pemerintah 2011 adalah 'Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung tata kelola dan sinergi pusat dan daerah'. Untuk mendukung itu, perlu adanya program reformasi birokrasi, transfer ke daerah, di mana pembahasan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dilakukan secara intensif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar